Yulie Sekuritas Indonesia                                                             

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

 

KETENTUAN UMUM

Dalam Komite Nominasi dan Remunerasi ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu  melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

3. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

4. Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

5. Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

6. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

a. terkait dengan fungsi Nominasi:

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan

c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

a) struktur Remunerasi;

b) kebijakan atas Remunerasi; dan

c) besaran atas Remunerasi;

2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Tata Cara Dan Prosedur Kerja

Nominasi

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

a. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

c. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

d. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Remunerasi

(1) Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi , Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

a. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

b. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

c. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

(2) Struktur Remunerasi dapat berupa:

a. gaji;

b. honorarium;

c. insentif; dan/atau

d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

(3) Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:

a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;

b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;

c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

(4) Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PENYELENGGARAAN RAPAT

(1) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

(2) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:

a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan

b. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Rapat

(1) Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.

(4) Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Hasil Rapat

(1) Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

(2) Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

(1) Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.

(2) Laporan merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengungkapan

(1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam:

a. laporan tahunan; dan

b. situs web Emiten atau Perusahaan Publik.

(2) Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang memuat:

a. pernyataan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik telah memiliki pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi

b. uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.

(3) Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam situs web Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang meliputi:

a. pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi

b. uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku. 

KEANGGOTAAN

(1) Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan

b. anggota lainnya yang dapat berasal dari:

1. anggota Dewan Komisaris;

2. pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau

3. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

(2) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

(3) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik wajib memenuhi syarat:

a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

b. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan

c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

(4) Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Masa Jabatan

(1) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

(2) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

(3) Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

(4) Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

 

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

 

 

design by zay.arifin